Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 3 Tahun 2016

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota 5. Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Dprd 6. Evaluasi dan Pembatalan 7. Autentifikasi dan Penyebarluasan 8. Partisipasi Masyarakat 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Lain-Lain 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bogor

Tanggal Penetapan

18 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

18 Februari 2016

Tanggal Berlaku

18 Februari 2016

Sumber

LD Thn 2016/No 3

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 1135 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Thn 2016/No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Pembentukan produk hokum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembentukan produk hokum daerah di Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam dinamika perkembangan pengaturan penyusunan perundang-undangan perlu diganti untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas. Berdasarkan pertimbangan berikut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2008; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota 5. Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Dprd 6. Evaluasi dan Pembatalan 7. Autentifikasi dan Penyebarluasan 8. Partisipasi Masyarakat 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Lain-Lain 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016.
PERDA Kota Bogor No 4 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004.
101 Halaman (Penjelasan 10 Halaman, Lampiran I 19 Halaman, Lampiran II 6 Halaman dan Lampiran III 8 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 3 Tahun 2016

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT