Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

08 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2014

Tanggal Berlaku

08 Januari 2014

Sumber

BD No 2

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 494 kali

FILE-FILE PERATURAN

SALINAN Perwal 2 Th 2014 ttg HIV-AIDS di KELURAHAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEHATAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD No 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa HIV dan AIDS merupakan problematika kompleks yang membutuhkan penanganan secara sinergis, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan; b. bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus Orang Dengan HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Kediri terus meningkat termasuk kasus HIV/AIDS di kalangan perempuan ibu rumah tangga di masyarakat kelurahan dan masih banyak orang-orang beresiko terinfeksi HIV yang belum teridentifikasi serta belum mendapatkan informasi dan edukasi tentang HIV dan AIDS, sehingga akan mempercepat laju epidemi HIV; c. bahwa Orang Dengan HIV/AIDS rentan mengalami stigma dan diskriminasi dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat dan bahwa selama ini masyarakat yang terlibat upaya penanggulangan HIV dan AIDS lebih banyak dilakukan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedangkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan tokoh agama masih belum optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh lndonesia; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Lurah; 12. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Tahun 2004 Nomor 4 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2014.
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT