Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2017

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif RT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup mengenai standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja, pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran, dan batasan tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban ABPD; klasifikasi; standar biaya belanja pegawai/personalia terdiri dari honorarium satuan tugas, honorarium pengelolaan keuangan/kegiatan SKPD, honorarium pengelolaan barang SKPD, honorarium/upah tenaga kerja honorer, uang lembur, honorarium penyelenggaraab diklat teknis dan penyuluhan, honorarium pelaksanaan penelitian, upah pungut; Standar Biaya Belanja Barang/Jasa; Standar Biaya Belanja Pemeliharaan; Standar Biaya Belanja Modal; Ketentuan Lain-Lain. Uraian dan rincian standar biaya tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 10 Tahun 2016.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif RT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bungo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Muara Bungo

Tanggal Penetapan

27 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2017

Tanggal Berlaku

01 Januari 2017

Sumber

BD.2017/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bungo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1184 kali

FILE-FILE PERATURAN

245. Perbup Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN - PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - PENGHASILAN TETAP - TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN - INSENTIF RT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif RT

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka penyusunan Anggaran Belanja dan pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap SKPD, maka perlu adanya pengaturan mengenai standar biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001; Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2002; Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2003; dan Perda Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup mengenai standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja, pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran, dan batasan tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban ABPD; klasifikasi; standar biaya belanja pegawai/personalia terdiri dari honorarium satuan tugas, honorarium pengelolaan keuangan/kegiatan SKPD, honorarium pengelolaan barang SKPD, honorarium/upah tenaga kerja honorer, uang lembur, honorarium penyelenggaraab diklat teknis dan penyuluhan, honorarium pelaksanaan penelitian, upah pungut; Standar Biaya Belanja Barang/Jasa; Standar Biaya Belanja Pemeliharaan; Standar Biaya Belanja Modal; Ketentuan Lain-Lain. Uraian dan rincian standar biaya tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 10 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Pada saatnya berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521