Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2009

Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan, yang berisis : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Fungsi Irigasi; 3. Wewenang dan Tanggung Jawab; 4. Penyediaan Air Irigasi; 5. Pembagian dan Pemberian Air Irigasi; 6. Penggunaan Air Irigasi; 7. Pengambilan Air Irigasi; 8. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 9. Inventarisasi Aset Irigasi; 10. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi; 11. Koordinasi; 12. Pembiayaan; 13. Pajak dan/Atau Retribusi Air Irigasi; 14. Larangan; 15. Pengendalian dan Pengawasan; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2009/NO.11

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 745 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penggunaan dan pemanfaatan masing-masing daerah irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdayaguna dan berhasilguna ; bahwa daerah irigasi Riam Kanan wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk tertib pengelolaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan, yang berisis : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Fungsi Irigasi; 3. Wewenang dan Tanggung Jawab; 4. Penyediaan Air Irigasi; 5. Pembagian dan Pemberian Air Irigasi; 6. Penggunaan Air Irigasi; 7. Pengambilan Air Irigasi; 8. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 9. Inventarisasi Aset Irigasi; 10. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi; 11. Koordinasi; 12. Pembiayaan; 13. Pajak dan/Atau Retribusi Air Irigasi; 14. Larangan; 15. Pengendalian dan Pengawasan; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521