Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008

Bank Perkreditan Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum dan Kepemilikan; 3. Perubahan dan Tempat Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal dan Saham; 6. Organisasi; 7. Rapat Umum Pemegang Saham; 8. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2008/NO.12

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1849 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Perkreditan Rakyat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan ; bahwa untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Bank Perkreditan Rakyat ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; . Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006;
Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum dan Kepemilikan; 3. Perubahan dan Tempat Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal dan Saham; 6. Organisasi; 7. Rapat Umum Pemegang Saham; 8. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521