Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2012

Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KELEMBAGAAN ADAT DAYAK BAB IV PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT BAB VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAB VII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN BAB VIII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT BAB IX PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT BAB X SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT BAB XI JENIS SANKSI BAB XII BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK BAB XIII MANTIR ADAT BAB XIV HAK-HAK ADAT BAB XV HUKUM ADAT DAYAK BAB XVI PEMBIAYAAN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Sampit

Tanggal Penetapan

28 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2012

Tanggal Berlaku

28 Mei 2012

Sumber

LD.2012/6

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 2172 kali

FILE-FILE PERATURAN

KAB_KOTAWARINGIN TIMUR_6_2012.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kelembagaan, dayak

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa Lembaga Kedamangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai serta dapat bekerja sama dengan kelembagaan adat dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Propinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kedamangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Daerah Otonom, sehingga perlu disempurnakan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KELEMBAGAAN ADAT DAYAK BAB IV PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT BAB VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAB VII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN BAB VIII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT BAB IX PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT BAB X SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT BAB XI JENIS SANKSI BAB XII BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK BAB XIII MANTIR ADAT BAB XIV HAK-HAK ADAT BAB XV HUKUM ADAT DAYAK BAB XVI PEMBIAYAAN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2012

Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT