Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2017

Pungutan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Kebijakan pungutan desa yang diambil berupa biaya legalisasi dan pembangunan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sleman

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sleman

Tanggal Penetapan

10 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

10 Maret 2017

Tanggal Berlaku

10 Maret 2017

Sumber

BD.2017/NO.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sleman

Bidang

Halaman ini telah diakses 2142 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sleman No. 10.1 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa
PERBUP Kab. Sleman No. 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA - PUNGUTAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pungutan Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Desa, berupa pungutan desa. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015, desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016, desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan keuangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016.
Materi Pokok: Kebijakan pungutan desa yang diambil berupa biaya legalisasi dan pembangunan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Jumlah Halaman: 9 HLM; -

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2017

Pungutan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT