Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum pajak daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Pendataan 4. Pemungutan 5. Pembayaran 6. Penagihan 7. Kadaluarsa Penagihan 8. Keberatan dan Banding 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Pembukuan dan Pemeriksaan 12. Penghapusan Piutang Pajak 13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan 14. Sumber Daya Aparatur 15. Sanksi Administrasi 16. Ketentuan Khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Lain-Lain 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Bekasi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bekasi

Tanggal Penetapan

23 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2016

Tanggal Berlaku

23 Desember 2016

Sumber

LD.2016/NO.11

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bekasi

Bidang

Halaman ini telah diakses 3779 kali

FILE-FILE PERATURAN

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak daerah, maka perlu kebijakan perpajakan daerah yang lebih komprehensif. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menempatkan Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini di Kota Bekasi belum dapat menggerakan peran serta semua lapisan subyek Pajak secara optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk PERDA tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1996; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 135 Tahun 2000; PP No 136 Tahun 2000; PP No 137 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 53 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Bekasi No 3 Tahun 2010; PERDA Kota Bekasi No 3 Tahun 2011; PERDA Kota Bekasi No 4 Tahun 2011; PERDA Kota Bekasi No 7 Tahun 2011; PERDA Kota Bekasi No 8 Tahun 2011; PERDA Kota Bekasi No 14 Tahun 2011; PERDA Kota Bekasi No 2 Tahun 2012; PERDA Kota Bekasi No 13 Tahun 2012; PERDA Kota Bekasi No 14 Tahun 2012; PERDA Kota Bekasi No 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum pajak daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Pendataan 4. Pemungutan 5. Pembayaran 6. Penagihan 7. Kadaluarsa Penagihan 8. Keberatan dan Banding 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Pembukuan dan Pemeriksaan 12. Penghapusan Piutang Pajak 13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan 14. Sumber Daya Aparatur 15. Sanksi Administrasi 16. Ketentuan Khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Lain-Lain 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/porporasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
69 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT