Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan produk hukum dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Produk Hukum Daerah 3. Perencanaan 4. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan 5. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan 6. Pembahasan Produk Hukum Daerah 7. Fasilitasi 8. Evaluasi Rancangan Perda 9. Noreg 10. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi 11. Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan 12. Penyebarluasan 13. Partisipasi Masyarakat 14. Ketentuan Lain-Lain 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Cirebon

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Cirebon

Tanggal Penetapan

28 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2016

Tanggal Berlaku

29 Desember 2016

Sumber

ld.2016/no.9

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cirebon

Bidang

Halaman ini telah diakses 1362 kali

FILE-FILE PERATURAN

PDF Perda No 9 Th 2016 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, ld.2016/no.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Produk hukum daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 59 Tahun 2015; PERPRES No 87 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan produk hukum dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Produk Hukum Daerah 3. Perencanaan 4. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan 5. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan 6. Pembahasan Produk Hukum Daerah 7. Fasilitasi 8. Evaluasi Rancangan Perda 9. Noreg 10. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi 11. Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan 12. Penyebarluasan 13. Partisipasi Masyarakat 14. Ketentuan Lain-Lain 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PERDA No 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69 HLM (Lampiran 21 hlm)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521