Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- MAKSUD DAN TUJUAN - PENDELEGASIAN WEWENANG - PELAKSANAAN KEWENANGAN - PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

17 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

17 Januari 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2017/1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1876 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub_1_2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, LD.2017/1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor..M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor.60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016;
- MAKSUD DAN TUJUAN - PENDELEGASIAN WEWENANG - PELAKSANAAN KEWENANGAN - PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521