Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual No. 7 Tahun 2016

Penetapan Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang dijual oleh penyalur yang ditunjuk. Harta Eceran Tertinggi tersebut berlaku untuk pembelian yang dilakukan oleh kelompok tani atau petani, perkebunan, peternak, dan petambak secara tunai dan dalam kemasan yang telah diatur besarannya. Peraturan ini mengatur bahwa pupuk bersubsidi harus dikemas dengan diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus. Pelaksanaan subsidi pupuk wajib dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Tual

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

T.E.U.

Indonesia, Kota Tual

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tual

Tanggal Penetapan

03 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

03 Maret 2016

Tanggal Berlaku

03 Maret 2016

Sumber

LD.2016/NO., TLD NO., SEKDA KOTA TUAL, 10 Hlm.

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tual

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NO. 7 TAHUN 2016_HET 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PUPUK BERSUBSIDI - het

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, LD.2016/NO., TLD NO., SEKDA KOTA TUAL, 10 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian KOTA TUAL Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian 40/Permentan/OT.140/ 4/2007; Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/ 10/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ OT.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang dijual oleh penyalur yang ditunjuk. Harta Eceran Tertinggi tersebut berlaku untuk pembelian yang dilakukan oleh kelompok tani atau petani, perkebunan, peternak, dan petambak secara tunai dan dalam kemasan yang telah diatur besarannya. Peraturan ini mengatur bahwa pupuk bersubsidi harus dikemas dengan diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus. Pelaksanaan subsidi pupuk wajib dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Tual

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
Lampiran 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual No. 7 Tahun 2016

Penetapan Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT