Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 10 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek; ketentuan izin trayek; jenis pelayanan angkutan orang; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip, struktur dan besarnya tarif; masa retribusi dan saat retribusi terutang; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan; pemanfaatan dan insentif pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran/penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; tata cara penagihan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kedaluarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; ketentuan pengawasan dan pengendalian; penyidikan; dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
T.E.U.
Indonesia, Kota Gunungsitoli
Nomor
10
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2012
Tempat Penetapan
Gunungsitoli
Tanggal Penetapan
17 Desember 2012
Tanggal Pengundangan
17 Desember 2012
Tanggal Berlaku
17 Desember 2012
Sumber
LD.2012/NO.10
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli
Bidang
Halaman ini telah diakses 466 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan