Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 11 Tahun 2011

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; pendataan, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang/pemungutan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; kedaluarsa penagihan; ketentuan lain-lain; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kota Pinang

Tanggal Penetapan

02 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

02 Mei 2011

Tanggal Berlaku

02 Mei 2011

Sumber

LD.2011/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 578 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 11_2011_PBB Perdesaan-dan-Perkotaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 1983; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 58 Tahun 2005; UU Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; pendataan, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang/pemungutan pajak; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; kedaluarsa penagihan; ketentuan lain-lain; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
- Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. - Dengan berlakunya Perda ini, peraturan pelaksana yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
17 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 11 Tahun 2011

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT