Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 35 Tahun 2015

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Maksud fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; 2. Tim Fasilitasi CSR bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR di Daerah; 3. Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sebagai Mitra CSR. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, mitra CSR dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga; 4. Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2015 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

02 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD NOMOR 35

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 428 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI CSR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD NOMOR 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan-serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat ; b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Blitar.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4); 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
1. Maksud fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; 2. Tim Fasilitasi CSR bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR di Daerah; 3. Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sebagai Mitra CSR. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, mitra CSR dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga; 4. Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521