Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 47 Tahun 2015

TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tata cara izin pembuangan air limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber-sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya; 2. Setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah ke media lingkungan wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Walikota; 3. Berdasarkan surat permohonan, berita acara pemeriksaan dan persyaratan permohonan yang telah benar dan lengkap, BLH memproses penerbitan Keputusan Izin. BLH wajib melakukan pencatatan pembuangan air limbah ke dalam sumber-sumber air yang dilakukan setiap bulan; 4. Pedoman dan tata cara pelaporan jumlah dan mutu buangan air limbah ditetapkan oleh Walikota.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD NOMOR 47

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 828 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI AIR LIMBAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Lingkungan Hidup, Perizinan, Pelayanan Publik

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD NOMOR 47

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan dan peningkatan aktivitas menimbulkan resiko terhadap lingkungan, salah satunya berupa menurunnya kualitas lingkungan akibat pembuangan air limbah yang berasal dari berbagai macam sumber dan berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.
1. Tata cara izin pembuangan air limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber-sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya; 2. Setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah ke media lingkungan wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Walikota; 3. Berdasarkan surat permohonan, berita acara pemeriksaan dan persyaratan permohonan yang telah benar dan lengkap, BLH memproses penerbitan Keputusan Izin. BLH wajib melakukan pencatatan pembuangan air limbah ke dalam sumber-sumber air yang dilakukan setiap bulan; 4. Pedoman dan tata cara pelaporan jumlah dan mutu buangan air limbah ditetapkan oleh Walikota.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521