Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 13 Tahun 2017

Penyesuaian Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kota Kabupaten Jember

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyesuaian jaringan trayek berdasarkan perubahan arus lalu-lintas dan rute angkutan pada kawasan kota Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Penyesuaian jaringan trayek ditetapkan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan : a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan; b. jenis pelayanan angkutan; c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku; d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya; dan e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kota Kabupaten Jember

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jember

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jember

Tanggal Penetapan

15 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

15 Februari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD No 13

Subjek

TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jember

Bidang

Halaman ini telah diakses 1490 kali

FILE-FILE PERATURAN

13PERBUP TRAYEK DISHUB 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Transportasi Darat/Laut/Udara

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD No 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kota Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi prasarana transportasi, agar pemanfaatan seluruh jaringan jalan dapat diakses oleh masyarakat, perlu penyesuaian jaringan trayek di kawasan pusat kegiatan yang berada dalam wilayah kota Kabupaten Jember; b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 108 Tahun 1996 tentang Pengoperasian Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan sistem transportasi dan jalan di wilayah kota guna meningkatkan mutu pelayanan jasa angkutan penumpang umum dalam pengoperasiannya; c. bahwa agar pelayanan jasa angkutan penumpang umum lebih berkualitas dan merata terhadap trayek angkutan penumpang umum, perlu mengatur dan menetapkan Penyesuaian Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kota Kabupaten Jember; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten jember Tahun 2008 Nomor 47); 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten jember Tahun 2010 Nomor 16);
Penyesuaian jaringan trayek berdasarkan perubahan arus lalu-lintas dan rute angkutan pada kawasan kota Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Penyesuaian jaringan trayek ditetapkan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan : a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan; b. jenis pelayanan angkutan; c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku; d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya; dan e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521