Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Tata cara pendaftaran, pedataan, dan penilaian objek pajak; b. Tata Cara penerbitan dan penyampaian SPPT; c. Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruh Objek dan Subjek Pajak d. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD e. Tata Cara pembayaran PBB; f. Tata Cara Pelaksanaan Cetak Massal SPPT, STTS dan DHKP dan Surat Keterangan NJOP; g. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo; h. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan pembetulan atau Pembatalan SPPT dan SKPD; i. Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB; j. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB; k. Tata Cara pelaporan PBB; l. Tata Cara penagihan PBB; m. Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB; n. Tata Cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak; o. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; p. Tata cara pemeriksaan pajak; q. Tata cara penyegelan; dan r. Tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

09 September 2017

Tanggal Pengundangan

09 September 2013

Tanggal Berlaku

09 September 2013

Sumber

LD.2013/NO.14

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 422 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA-NOMOR15-TAHUN-2012-TENTANG-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PERDESAAN-DAN-PERKANTORAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD.2013/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4); Pasal 13 ayat (5); pasal 14 ayat (4); Pasal 15; Pasal 26 ayat (3), Pasal 27; Pasal 32 ayat (3); Pasal 33 ayat (6); Pasal 34 ayat (7); Pasal 35 ayat (5); Pasal 36 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomar 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomar 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1950 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Tata cara pendaftaran, pedataan, dan penilaian objek pajak; b. Tata Cara penerbitan dan penyampaian SPPT; c. Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruh Objek dan Subjek Pajak d. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD e. Tata Cara pembayaran PBB; f. Tata Cara Pelaksanaan Cetak Massal SPPT, STTS dan DHKP dan Surat Keterangan NJOP; g. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo; h. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan pembetulan atau Pembatalan SPPT dan SKPD; i. Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB; j. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB; k. Tata Cara pelaporan PBB; l. Tata Cara penagihan PBB; m. Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB; n. Tata Cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak; o. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; p. Tata cara pemeriksaan pajak; q. Tata cara penyegelan; dan r. Tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
70 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521