Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2013

Perjalanan Dinas Tetap Khusus Pengawasan Pada Inspektorat Kabupatan Majene

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, KasijKasubagj Pejabat Fungsional/staf Inspektorat kab. Majene yang akan melaksanakan tugas pengawasan harus memperoleh Surat Tugas (ST)dari Wakil Bupati/Inspektur dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)dari Inspektur atas nama Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Tetap Khusus Pengawasan Pada Inspektorat Kabupatan Majene

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

01 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2013

Tanggal Berlaku

01 Maret 2013

Sumber

LD.2013/NO.3

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 584 kali

FILE-FILE PERATURAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE.pdf

Preview

Download

PERBUP NO. 3 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERJALANAN-DINAS-TETAP-KHUSUS-PENGAWASAN-PADA-INSPEKTORAT-KABUPATAN-MAJENE

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Tetap Khusus Pengawasan Pada Inspektorat Kabupatan Majene

ABSTRAK:

bahwa agar perjalanan Dinas tetap khusus Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Peru bahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);
Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, KasijKasubagj Pejabat Fungsional/staf Inspektorat kab. Majene yang akan melaksanakan tugas pengawasan harus memperoleh Surat Tugas (ST)dari Wakil Bupati/Inspektur dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)dari Inspektur atas nama Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
Pada saat Peraturan Bupati Majene ini berlaku: a. Keputusan Bupati Majene Nomor 227/HK/KEPBUP/1/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2012; dan b. Keputusan Bupati Majene Nomor 229/HK/KEPBUP/1/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung Pelaksanaan Operasional Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Penyelesaiaan Tindak Lanjut pada Inspektorat Tahun Anggaran 2012; dan c. Keputusan Bupati Majene Nomor 757/HK/KEPBUP/111/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Inpektorat Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2012. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2013

Perjalanan Dinas Tetap Khusus Pengawasan Pada Inspektorat Kabupatan Majene

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT