Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2016

Keterbukaan Informasi Publik di kabupaten Jember

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERUATURAN INI MENGATUR TENTANG ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; HAK DAN KEWAJIBAN; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI; KOMISI INFORMASI KABUPATEN; KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN; HUKUM ACARA KOMISI; GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI; KETENTUAN PENYIDIKAN; DAN KETENTUAN PIDANA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di kabupaten Jember

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jember

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jember

Tanggal Penetapan

19 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD No 8

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jember

Bidang

Halaman ini telah diakses 1353 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN JEMBER.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keterbukaan Informasi Publik di kabupaten Jember

ABSTRAK:

BAHWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERSIH, TERBUKA, DAN BERTANGGUNGJAWAB BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN; BAHWA INFORMASI MERUPAKAN HAK DASAR BAGI MANUSIA TERUTAMA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUPNYA AGAR DAPAT TERCAPAI AKTUALISASI DIRI DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SOSIALNYA SERTA MERUPAKAN BAGIAN PENTING BAGI KETAHANAN NASIONAL; BAHWA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SARANA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS SEKALIHUS SEBAGAI SARANA PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
PASAL 18 AYAT (6) UUD TAHUN 1945; UU NOMOR 12 TAHUN 1950; UU NOMOR 8 TAHUN 1981; UU NOMOR 9 TAHUN 1998; UU NOMOR 28 TAHUN 1999; UU NOMOR 31 TAHUN 1999; UU NOMOR 39 TAHUN 1999; UU NOMOR 40 TAHUN 1999; UU NOMOR 25 TAHUN 2004; UU NOMOR 14 TAHUN 2008; UU NOMOR 43 TAHUN 2009; UU NOMOR 12 TAHUN 2011, UU NOMOR 23 TAHUN 2014
PERUATURAN INI MENGATUR TENTANG ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; HAK DAN KEWAJIBAN; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI; KOMISI INFORMASI KABUPATEN; KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN; HUKUM ACARA KOMISI; GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI; KETENTUAN PENYIDIKAN; DAN KETENTUAN PIDANA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521