Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 5 Tahun 2011

Retribusi Izin Proyek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, obyek, subyek dan golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan penagihan. Diatur juga tentang sanksi administratif; masa retribusi dan saat retribusi terutang; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pembetulan, kadaluasra penagihan, pengawasan, penyidikan serta ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Proyek

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Samosir

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pangururan

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2011

Sumber

LD.2011/NO.24

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Samosir

Bidang

Halaman ini telah diakses 790 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 5_2011_Retribusi Izin Trayek.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang retribusi Izin Trayek

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Proyek

ABSTRAK:

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi izin trayek diberlakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, obyek, subyek dan golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan penagihan. Diatur juga tentang sanksi administratif; masa retribusi dan saat retribusi terutang; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pembetulan, kadaluasra penagihan, pengawasan, penyidikan serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang retribusi izin trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 5 Tahun 2011

Retribusi Izin Proyek

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT