Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 3 Tahun 2016

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENANAMAN MODAL, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Landasan, Asas dan Tujuan 3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 4. Pembentukan Koperasi 5. Keanggotaan 6. Permodalan Koperasi 7. Kegiatan Usaha Koperasi 8. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 9. Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 10. Pembagian Sisa Hasil Usaha 11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah 12. Pengembangan Koperasi 13. Pemberdayaan Koperasi 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan 15. Larangan 16. Sanksi Administratif 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ende

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Ende

Tanggal Penetapan

12 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

18 Mei 2016

Tanggal Berlaku

18 Mei 2016

Sumber

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 3

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ende

Bidang

Halaman ini telah diakses 840 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemerintah kabupaten ende

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

ABSTRAK:

Koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ende. Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, upaya pengembangan dan pemberdayaan terhadap Koperasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Daerah, lembaga gerakan koperasi, dunia usaha dan masyarakat, maka perlu diatur dalam peraturan daerah
- Undang-Undang Dasar 1945 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah~daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PENANAMAN MODAL, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Landasan, Asas dan Tujuan 3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 4. Pembentukan Koperasi 5. Keanggotaan 6. Permodalan Koperasi 7. Kegiatan Usaha Koperasi 8. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 9. Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 10. Pembagian Sisa Hasil Usaha 11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah 12. Pengembangan Koperasi 13. Pemberdayaan Koperasi 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan 15. Larangan 16. Sanksi Administratif 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521