Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 1 Tahun 2016

PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENANAMAN MODAL, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal 3. Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha 4. Perencanaan dan Pengembangan 5. Promosi Penanaman Modal 6. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah 7. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab 8. Pelayanan Penanaman Modal 9. Fasilitas Penanaman Modal 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENANAMAN MODAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ende

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Ende

Tanggal Penetapan

12 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 1

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ende

Bidang

Halaman ini telah diakses 863 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemerintah kabupaten ende

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Untuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Ende menjadi daerah yang memiliki daya tarik untuk penanam modal.
1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031
PENANAMAN MODAL, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal 3. Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha 4. Perencanaan dan Pengembangan 5. Promosi Penanaman Modal 6. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah 7. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab 8. Pelayanan Penanaman Modal 9. Fasilitas Penanaman Modal 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521