Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2014

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. asas umum dan struktur APBD; d. penyusunan rancangan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan APBD; g. perubahan APBD; h. pengelolaan kas; i. penatausahaan keuangan daerah; j. akuntansi keuangan daerah; k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; l. laporan Keuangan dan Kinerja m. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD n. pengelolaan kas umum daerah; o. pengelolaan piutang daerah; p. pengelolaan investasi daerah; q. pengelolaan barang milik daerah; r. pengelolaan dana cadangan; s. pengelolaan utang daerah; t. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; u. penyelesaian kerugian daerah; v. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; w. kedudukan keuangan bupati/wakil bupati; dan x. pengelolaan keuangan BLUD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Arga Makmur

Tanggal Penetapan

26 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah 2014

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 561 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 2 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pokok pokok-pengelolaan-keuangan-daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dalam pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945; UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 25/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 12/2011; PP 109/2000; PP 24/2004; PP 23/2005; PP 55/2005; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 65/2005; PP 79/2005; PP 6/2006; PP 8/2006; PP 3/2007; PP 38/2007; PP 39/2007; PP 41/2007; PP 16/2010; PP 71/2010; PP 30/2011; PP 54/2010; Permendagri 13/2006; Permenkeu 45/PMK.02/2006; Permendagri 6/2007; Permendagri 17/2007; Permendagri 21/2007; dan Permendagri 32/2011.
Materi Pokok: Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. asas umum dan struktur APBD; d. penyusunan rancangan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan APBD; g. perubahan APBD; h. pengelolaan kas; i. penatausahaan keuangan daerah; j. akuntansi keuangan daerah; k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; l. laporan Keuangan dan Kinerja m. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD n. pengelolaan kas umum daerah; o. pengelolaan piutang daerah; p. pengelolaan investasi daerah; q. pengelolaan barang milik daerah; r. pengelolaan dana cadangan; s. pengelolaan utang daerah; t. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; u. penyelesaian kerugian daerah; v. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; w. kedudukan keuangan bupati/wakil bupati; dan x. pengelolaan keuangan BLUD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Juklak dan juknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
149 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521