Optimalisasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Peraturan ini mengatur tentang optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui : Strategi dan Program. Tujuan dari kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah untuk mengotimalkan kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan kehidupan yang layak serta terfasilitasi terhadap pelayanan dasar yang dibutuhkannya. Bentuk Kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah adalah : mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, melaksanakan maupun memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran, tepat waktu dan berbasis kewilayahan, membuat SPKD yang akan menjadi acuan bagi lintas terkait maupun pihak swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan maka dibentuk TKPKD. Untuk membantu kelancaran tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD. Sekretariat TKPKD berkedudukan di Bappeda. Sistem penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi : pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator kemiskinan, pembangunan dan pengembangan informasi. Pembangunan dan pengembangan informasi merupakan pemanfaatan aplikasi serta pengolahan data sebagai informasi yang akan digunakan oleh para aparat terkait dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan pengembangan informasi meliputi : penghimpunan, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanggulangan kemiskinan baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, analisis data dan menyajikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan TKPKD, pengelolaan aplikasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Setiap SKPD yang mempunyai kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat memanfaatkan segala informasi yang dikelola oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, baik berupa data maupun informasi lainnya. Untuk mengoptimalkan dan memperlancar kegiatan penanggulangan kemiskinan Daerah dengan berbasis teknologi maka diperlukan sumber daya yang dapat memahami dan mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan.