Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2016

Pedoman Pelaporan dan PertanggungJawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. tujujuan pelaporan 2. jenis laporan 3. LPP Desa 4. LKPP Desa 5. Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa 6. Pelaporan Administrasi Keuangan BPD 7. Pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan PertanggungJawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.9

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

Halaman ini telah diakses 842 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 9 TH 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

desa - pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran pemerintahan desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaporan dan PertanggungJawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, memudahkan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan transparan maka Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015;
1. tujujuan pelaporan 2. jenis laporan 3. LPP Desa 4. LKPP Desa 5. Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa 6. Pelaporan Administrasi Keuangan BPD 7. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521