Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 137 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya: a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. 2. Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh UPT P2T; 3. Dalam Penyelenggaraan P2T, UPT P2T dibantu oleh Tim Teknis dan URC; 4. Tim Teknis terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Timur

Nomor

137

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 137

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1699 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_137-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 137, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 137

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

ABSTRAK:

Dengan adanya beberapa penambahan kewenangan di bidang perizinan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur kembali Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).
1. Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya: a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. 2. Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh UPT P2T; 3. Dalam Penyelenggaraan P2T, UPT P2T dibantu oleh Tim Teknis dan URC; 4. Tim Teknis terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521