Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 4 Tahun 2014

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Nama,Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa; Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

T.E.U.

Indonesia, Kota Sorong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sorong

Tanggal Penetapan

05 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

05 Maret 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.04, TLD NO.04

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sorong

Bidang

Halaman ini telah diakses 629 kali

FILE-FILE PERATURAN

1.-Perda-Kota-Sorong-No-4-Tahun-2014-tentang-Retribusi-Pemeriksaan-Alat-Pemadam-Kebakaran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.04, TLD NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Bahwa Kota Sorong sebagai kota jasa, industri, dan perdagangan selalu rawan terhadap masalah kebakaran dan berdasarkan aspirasi masyarakat Kota sorong agar menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai guna penanggulangan masalah kebakaran secara cepat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Kota Sorong. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur suatu Peraturan Daerah
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011
Nama,Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa; Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521