Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 20 Tahun 2016

Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.Ketentuan Umum 2.Klasifikasi izin Usaha Industri 3.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri 4.Izin Usaha Kawasan Industri 5.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri 6.Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi 7.Ketentuan Peralihan 8Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.20

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 1044 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 20 TH 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perijinan - izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2016/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

ABSTRAK:

Bahwa pembanguanan industri yang maju dilakukan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah yang berlandaskan niali-nilai kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat di daerah. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju yang didukung kekuatan dan kemampuan sumber daya di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015;
1.Ketentuan Umum 2.Klasifikasi izin Usaha Industri 3.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri 4.Izin Usaha Kawasan Industri 5.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri 6.Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi 7.Ketentuan Peralihan 8Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521