Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. asas, prinsip dan tujuan 2. tanggung jawab dan wewenang 3. kelembagaan 4. hak dan kewajiban 5. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana 6. prabencana 7. penyelesaian sengketa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

18 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.20

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 848 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 7 TH 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bencana - penanggulangan bencana

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Wonogiri sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, dan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Sehingga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2012;
1. asas, prinsip dan tujuan 2. tanggung jawab dan wewenang 3. kelembagaan 4. hak dan kewajiban 5. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana 6. prabencana 7. penyelesaian sengketa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
74 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521