Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2016

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD; BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD; BAB IV UNSUR PIMPINAN BPD; BAB V PEMILIHAN PIMPINAN BPD; BAB VI RAPAT BPD; BAB VII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD; BAB VIII LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD; BAB IX PERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD; BAB X INSENTIF BPD; BAB XI ASPIRASI MASYARAKAT; BAB XII RAPAT DAN TATA TERTIB; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

27 April 2016

Tanggal Pengundangan

27 April 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.58

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1570 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.2 Th 2016 ttg Badan Permusyawaratan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.58

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD; BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD; BAB IV UNSUR PIMPINAN BPD; BAB V PEMILIHAN PIMPINAN BPD; BAB VI RAPAT BPD; BAB VII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD; BAB VIII LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD; BAB IX PERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD; BAB X INSENTIF BPD; BAB XI ASPIRASI MASYARAKAT; BAB XII RAPAT DAN TATA TERTIB; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521