Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 21 Tahun 2016

Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

28 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 21 E

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 721 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 21 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD 21 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007, maka sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan harga/ nilai sewa perumahan di Kabupaten Blitar serta dengan memperhatikan Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar perlu ditinjau kembali.
1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 3. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521