Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 40 Tahun 2015

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Teknologi Informasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1, Pembayaran PBB-P2 terhutang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yang disediakan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk; 2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dianggap sah apabila jumlah rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi; 3. Kewenangan Bank Persepsi dalam penggunaan basis data PBB-P2 dan/atau pembebanan biaya administrasi diatur lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Teknologi Informasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

02 November 2015

Tanggal Pengundangan

02 November 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 42 C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1005 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 40 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 40, LD 42 C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Teknologi Informasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor PBB-P2 dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu memanfaatkan Teknologi Informasi.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.074/2014 Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B, Tambahan lembaran Daerah Nomor 2).
1, Pembayaran PBB-P2 terhutang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yang disediakan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk; 2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dianggap sah apabila jumlah rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi; 3. Kewenangan Bank Persepsi dalam penggunaan basis data PBB-P2 dan/atau pembebanan biaya administrasi diatur lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521