Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 9 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas Penyelenggaraan PJU; 3. Lokasi dan Bentuk Pelayanan; 4. Perizinan; 5. Pengadaan PJU; 6. Pemeliharaan PJU; 7. Beban Biaya PJU; 8. Larangan; 9. Pengawasan PJU; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

23 November 2016

Tanggal Pengundangan

23 November 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 09

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 820 kali

FILE-FILE PERATURAN

document(30).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENERANGAN JALAN UMUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

ABSTRAK:

a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan; b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan penyelenggaraan penerangan jalan umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Sipil Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas Penyelenggaraan PJU; 3. Lokasi dan Bentuk Pelayanan; 4. Perizinan; 5. Pengadaan PJU; 6. Pemeliharaan PJU; 7. Beban Biaya PJU; 8. Larangan; 9. Pengawasan PJU; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521