Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2021

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai pedoman verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2021 tentang PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

22 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2021

Tanggal Berlaku

22 Desember 2021

Sumber

BD. No. 2021/42, LL Kab Raja Ampat: 13 hal

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

Halaman ini telah diakses 173 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Raja Ampat No 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. No. 2021/42, LL Kab Raja Ampat: 13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Raja Ampat diperlukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial secara terpadu, akuntabel dan berkelanjutan yang akurat. Dalam rangka terwujudnya data kesejahteraan sosial, perlu dibentuk pedoman tentang verifikasi dan fasilitasi data yang strategis dan terkoordinasi dengan lintas sektoral secara terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai pedoman verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Lamp 2 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2021

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT