PERDA Kab. Tapin No. 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Tapin

Nomor

Tahun

2009

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

Ditetapkan Tanggal

24 Agustus 2009

Diundangkan Tanggal

24 Agustus 2009

Berlaku Tanggal

24 Agustus 2009

Sumber

LD.2009/NO.12

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu yang berdiri sendiri sehingga pengaturan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin sudah tidak sesuai lagi. Pengaturan Retribusi Izin Gangguan melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 1994; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi izin gangguan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Perizinan; 3. Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi; 4. Golongan retribusi; 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Sanksi administrasi; 11. Tata cara pembayaran; 12. Tata cara penagihan; 13. Tata cara Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; 14. Kadaluarsa penagihan; 15. penyidikan; 16. Ketentuan pidana; 17. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009.
12 halaman

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Tapin No. 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Tentang

Kontak