Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2010

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan;Peserta Didik;Penyelenggaraan Pendidikan;Pendidikan Formal;Pendidikan Non Formal;Pendidikan Anak Usia Dini;Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;Pendidikan Keagamaan;Wajib Belajar;Pendidikan Bertaraf internasional dan Pendidikan Berbasin Keunggulan Lokal;Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing;Pendidik dan Tenaga Kependidikan;Sarana dan Prasarana Pendidikan;Pendanaan Pendidikan;Peran serta Masyarakat;Evaluasi;Akreditasi;Penyidikan;Sanksi Administrasi;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tapin
Nomor
14
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Rantau
Tanggal Penetapan
29 Desember 2010
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2010
Tanggal Berlaku
Sumber
LD.2010/NO.14
Subjek
PENDIDIKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tapin
Bidang
Halaman ini telah diakses 778 kali

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Tapin No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan