Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2016

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. asas, fungsi dan tujuan 2. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata 3. usaha pariwisata 4. pendaftaran usaha 5. pembekuan sementara dan pembatalan 6. bentuk usaha dan permodalan 7. hak, kewajiban dan larangan 8. wewenang pemerintah daerah 9. koordinasi 10. badan promosi pariwisata daerah 11. pelatihan SDM, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja 12. peran serta masyarakat 13. pembinaan dan pengawasan 14. pendanaan dukungan dan fasilitasi 15. sanksi bagi wisatawan 16. sanksi administratif 17. ketentuan penyidikan 18. ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jepara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jepara

Tanggal Penetapan

21 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016/ No. 9

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jepara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1870 kali

FILE-FILE PERATURAN

9. PERDA NO. 9 TAHUN 2016 PENYEL. PARIWISATA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pariwisata - usaha pariwisata

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2016/ No. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalansejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Serta pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jeparanomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001;
1. asas, fungsi dan tujuan 2. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata 3. usaha pariwisata 4. pendaftaran usaha 5. pembekuan sementara dan pembatalan 6. bentuk usaha dan permodalan 7. hak, kewajiban dan larangan 8. wewenang pemerintah daerah 9. koordinasi 10. badan promosi pariwisata daerah 11. pelatihan SDM, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja 12. peran serta masyarakat 13. pembinaan dan pengawasan 14. pendanaan dukungan dan fasilitasi 15. sanksi bagi wisatawan 16. sanksi administratif 17. ketentuan penyidikan 18. ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
45 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521