Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013

Ketenagalistrikan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini diatur tentang: wewenang dan tanggung jawab terkait ketenagalistrikan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai rencana umum ketenagalistrikan daerah; pengusahaan ketenagalistrikan daerah; usaha penyediaan tenaga listrik daerah; penggunaan tanah; serta harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik. Perda ini juga mengatur mengenai lingkungan hidup dan keteknikan; inspektur dan ketenagalistrikan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; sanksi administratif; ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bangka Belitung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pangkal Pinang

Tanggal Penetapan

13 Juni 2013

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2013

Tanggal Berlaku

13 Juni 2013

Sumber

BD Tahun 2013 Nomor 1 Seri E

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Bidang

Halaman ini telah diakses 631 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Prov_Babel_2013_02.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENAGA - LISTRIK

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD Tahun 2013 Nomor 1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenagalistrikan Daerah

ABSTRAK:

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka peran serta Pemerintah Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata serta berkelanjutan. berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang ketenagalistrikan. Untuk itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 62 Tahun 2012; PERDAPROV KEP. BABEL No. 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: wewenang dan tanggung jawab terkait ketenagalistrikan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai rencana umum ketenagalistrikan daerah; pengusahaan ketenagalistrikan daerah; usaha penyediaan tenaga listrik daerah; penggunaan tanah; serta harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik. Perda ini juga mengatur mengenai lingkungan hidup dan keteknikan; inspektur dan ketenagalistrikan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; sanksi administratif; ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2013.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
59 hlm (Penjelasan, 21 hlm)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013

Ketenagalistrikan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT