Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2014

Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Pangan Segar Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Untuk menyelenggarakan tugas , UPTD-PSPS mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis tentang sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi; b. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pangan segar, pemerian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi; c. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang keamanan pangan; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keamanan pangan; dan e. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan serta rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan. Untuk melaksanakan fungsinya, UPTD-PSPS mempunyai kewenangan: a. Menyiapkan dokumen sistem mutu; b. Menerbitkan sertifikar prima 3 dan prima 2; c. Melaksanakan audit internal dan eksternal; d. Meningkatkan mutu keamanan pangan hasil pertanian; e. Meregistrasi rumah kemas (Packing House); f. Melaksanakan sertifikasi kakao wajib fermentasi; g. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima; h. Merekomendasikan ekspor produk pangan segar asal tumbuhan; i. Melakukan pengawasan berkala terhadap pangan segar; dan j. Meregistrasi pangan segar asal tumbuhan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Pangan Segar Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

18 September 2014

Tanggal Pengundangan

23 September 2014

Tanggal Berlaku

23 September 2014

Sumber

Berita daerah 2014

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 471 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 26 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita daerah 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Pangan Segar Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

1. Untuk memberikan pelayanan terhadap petani dan pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas dan upaya peningkatan mutu pangan segar agar mampu bersaing dalam perdagangan bebas yang pelaksanaannya dimulai Tahun 2015. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 3. UU Nomor 12 Tahun 2011 4. UU Nomor 18 Tahun 2012 5. UU Nomor 5 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 9. Peraturan Pemerintah Nomr 101 Tahun 2000 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2010 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008
Untuk menyelenggarakan tugas , UPTD-PSPS mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis tentang sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi; b. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pangan segar, pemerian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi; c. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang keamanan pangan; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keamanan pangan; dan e. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan serta rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan. Untuk melaksanakan fungsinya, UPTD-PSPS mempunyai kewenangan: a. Menyiapkan dokumen sistem mutu; b. Menerbitkan sertifikar prima 3 dan prima 2; c. Melaksanakan audit internal dan eksternal; d. Meningkatkan mutu keamanan pangan hasil pertanian; e. Meregistrasi rumah kemas (Packing House); f. Melaksanakan sertifikasi kakao wajib fermentasi; g. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima; h. Merekomendasikan ekspor produk pangan segar asal tumbuhan; i. Melakukan pengawasan berkala terhadap pangan segar; dan j. Meregistrasi pangan segar asal tumbuhan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521