Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2014

Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Azas, Fungsi Dan Tujuan 3.Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan 4.Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 5.Pembangunan Kepariwisataan Daerah 6.Industri Pariwisata 7.Destinasi Pariwisata 8.Pemasaran 9.Kelembagaan 10.Badan Promosi Kepariwisataan Daerah 11.Pendanaan 12.Izin Usaha Kepariwisataan 13.Hak Dan Kewajiban 14.Sanksi Administratif 15.Ketentuan Pidana 16.Penyidikan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

08 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.4

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 570 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 4 Thn 2014 Tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pariwisata dan Kebudayaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

ABSTRAK:

kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola sistematik, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab terhadap nilai- nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat,kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah,Kabupaten Kotabaru memiliki potensi alam, adat dan budaya serta nilai sejarah dengan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang,sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Azas, Fungsi Dan Tujuan 3.Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan 4.Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 5.Pembangunan Kepariwisataan Daerah 6.Industri Pariwisata 7.Destinasi Pariwisata 8.Pemasaran 9.Kelembagaan 10.Badan Promosi Kepariwisataan Daerah 11.Pendanaan 12.Izin Usaha Kepariwisataan 13.Hak Dan Kewajiban 14.Sanksi Administratif 15.Ketentuan Pidana 16.Penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521