Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a). Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

12 September 2018

Tanggal Berlaku

12 September 2018

Sumber

BN. 2018 No. 1268, www.peraturan.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

Halaman ini telah diakses 345 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KPK Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PENASIHAT DAN PEGAWAI

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 9, BN. 2018 No. 1268, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menyelaraskan periode penilaian kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai Komisi dengan periode penilaian kinerja lembaga dan periode penganggaran; b. bahwa periode penilaian kinerja lembaga dan periode penganggaran Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);
ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a). Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Mengubah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521