Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2013

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang pedoman bagi Komisi untuk mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Komisi yang dilakukan Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan Pihak Lain. Peraturan Komisi ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang bukan Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyebab terjadinya kerugian negara, prosedur pelaporan, prosedur pemeriksaan, prosedur penyelesaian kerugian negara dan alasan pembebasan ganti kerugian negara

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

01 April 2013

Tanggal Pengundangan

17 April 2013

Tanggal Berlaku

17 April 2013

Sumber

BN. 2013 No. 621, www.peraturan.go.id

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

Halaman ini telah diakses 661 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN TERHADAP BENDAHARA

2013

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2013 No. 621, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara bukan terhadap Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara; b. bahwa Pimpinan, Penasihat, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Pihak lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengganti Kerugian Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara.
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
mengatur tentang pedoman bagi Komisi untuk mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Komisi yang dilakukan Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan Pihak Lain. Peraturan Komisi ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang bukan Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyebab terjadinya kerugian negara, prosedur pelaporan, prosedur pemeriksaan, prosedur penyelesaian kerugian negara dan alasan pembebasan ganti kerugian negara

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2013.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521