Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2022

Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

28 April 2022

Tanggal Pengundangan

28 April 2022

Tanggal Berlaku

28 April 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 54

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 360 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.54 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

INDIKATOR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat be{alan optimal, efektif, elisien, srta terprogram secaia terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan indikator kemiskinan yang memenuhi kelayakan yang dapat diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan;
l. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-UndangNomor 4 Tahun 2O03 tentangPembentukanKabupatenKonawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentalg Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaeaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Ol3 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199); 13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahurr 2OlO tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 337); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor O8 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor l0 Tahun 2O16 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7O5); 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Pedomaa Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin darr Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 184); 19. Keputusan Menteri Sosial Nomor L46/Huk/2O13 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2022

Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT