Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan; 3. Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan. 4. Penyelenggaraa pendidkan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 5. Penyelenggaraan pendidikan nonformasl; 6. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; 7. Penyelenggaraan pendidikan khusus, yang meliputi pendidikan inklusi, pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; 8. Satuan pendidikan unggulan daerah; 9. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 10. Kerja sama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan; 11. Hak dan kewajiban peserta didik; 12. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 13. Pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketentuan tentang jenis, tugas, dan tanggung jawab, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan karier, promosi, dan penghargaan, promosi dan penghargaan, larangan; 14. Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan; 15. Peran serta masyarakat melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah 16. Peran serta perusahaanberupa pemberian dana kepedulian perusahaan yang menjadi kewajibannya. Besaran dana kepedulian diatur lebih lanjut oleh Bupati; 17. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah; 18. Sanksi administratif dan ketentuan pidana.