1. KETENTUAN UMUM; 2. WILAYAH PERTAMBANGAN; 3. USAHA PERTAMBANGAN BATUAN; 4. IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 5. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT; 6. HAK DAN KEWAJIBAN; 7. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 8. BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 9. PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN; 10. REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG; 11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 12. PELAPORAN; 13. SANKSI ADMINISTRATIF; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PENUTUP.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat