Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2007

Retribusi Ijin Usaha Angkutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VIII Wilayah Pemungut Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Penyidikan Bab XVII Pengendalian dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

30 Juni 2007

Tanggal Pengundangan

30 Juni 2007

Tanggal Berlaku

30 Juni 2007

Sumber

LD.2007/NOMOR.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 224 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_perda_no__10_tahun_2007_tentang_retribusi_ijin_usaha_angkutan_1567999246266.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 1986 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi ijin usaha angkutan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaran pemerintah di daerah dapat terwujud; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini,maka perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Ijin Usaha Angkutan;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VIII Wilayah Pemungut Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Penyidikan Bab XVII Pengendalian dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 1986 dicabut.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2007

Retribusi Ijin Usaha Angkutan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT