Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022

Keamanan Pangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Jenis Pangan dan Tempat Usaja Pangan Bab IV Penyelenggaraan Keamanan Pangan Bab V Perizinan Berusaha dalam Keamanan Pangan Bab VI Label dan Iklan Pangan Bab VII KLB dan Kedaruratan Keamanan Pangan Bab VIII Sistem dan Informasi Keamanan Pangan Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Bab X Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Kerjasama Pemerintah Daerah Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Ketentuan Penyidikan Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.2

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1207 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda2_2022(ketik).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

keamanan pangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keamanan Pangan

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas; bahwa Pemerintah Kota Semarang menghadapi tantangan dan permasalahan keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang dapat terjadi melalui proses kontaminasi, penambahan zat aditif, secara alami sudah terdapat di dalam bahan pangan, dan pemalsuan pangan sehingga perlu adanya upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan praktek-praktek yang baik dalam bidang pangan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan; bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan sertafasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar dan pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab III Jenis Pangan dan Tempat Usaja Pangan Bab IV Penyelenggaraan Keamanan Pangan Bab V Perizinan Berusaha dalam Keamanan Pangan Bab VI Label dan Iklan Pangan Bab VII KLB dan Kedaruratan Keamanan Pangan Bab VIII Sistem dan Informasi Keamanan Pangan Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Bab X Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Kerjasama Pemerintah Daerah Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Ketentuan Penyidikan Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
48 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022

Keamanan Pangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT