Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 55 Tahun 2022

Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Strategi dan Implementasi Pelembagaan PUG dan Penetapan PPRG Bab III Penyelenggaraan Bab IV Kelembagaan PUG Bab V Indikator Pelembagaan PUG Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

02 Juni 2022

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2022

Tanggal Berlaku

06 Juni 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 55

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 213 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 55 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dicapai melalui strategi pengarusutamaan gender; b. bahwa dalam rangka percepatan strategi pengarusutamaan Gender diperlukan pelembagaan pengarusutamaan Gender secara optimal dan penerapan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender oleh seluruh Perangkat daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Strategi dan Implementasi Pelembagaan PUG dan Penetapan PPRG Bab III Penyelenggaraan Bab IV Kelembagaan PUG Bab V Indikator Pelembagaan PUG Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521