Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI,BAB Ill TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI, BABV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI, BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, BAB X TATA CARA PENAGIHAN, BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur
Nomor
21
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Tirawuta
Tanggal Penetapan
17 Mei 2022
Tanggal Pengundangan
17 Mei 2022
Tanggal Berlaku
17 Mei 2022
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Bidang
Halaman ini telah diakses 304 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan