Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2021

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pindana Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penanganan Pengaduan; Tindak Lanjut; Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan Whistle Blower; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pindana Korupsi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

23 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2021

Tanggal Berlaku

23 Juli 2021

Sumber

BD.2021/No.23

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 183 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 21 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Tindak Pidana Korupsi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pindana Korupsi

ABSTRAK:

Bahwa dalam Rangka Mendorong Peran Serta Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Maka Dipandang Perlu Mengatur Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapakan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penanganan Pengaduan; Tindak Lanjut; Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan Whistle Blower; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2021

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pindana Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT